Rabu, 26 Desember 2012

Awal Tahun Depan KPK Tetapkan Banyak Tersangka Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjanjikan, awal tahun depan akan banyak tersangka baru yang ditetapkan dari berbagai kasus dugaan korupsi yang ditangani.
Setidaknya ada tiga kasus dugaan korupsi yang bakal memunculkan nama baru sebagai tersangka yakni kasus proyek Hambalang, pengadaan di Kementerian Agama, dan suap terkait pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional di Riau.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP membenarkan, paling tidak pada pertengahan Januari tahun depan media akan disibukkan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi yang memunculkan nama tersangka baru.

Johan tak membantah, sejumlah kasus yang kini ditangani KPK seperti proyek Hambalang, pengadaan di Kementerian Agama dan suap PON Riau bakal memunculkan nama-nama baru sebagai tersangka.
"Awal tahun depan bakal ada tersangka-tersangka baru. Media akan sangat sibuk," ujar Johan menjanjikan.

Meski dia tak menyebut nama-nama yang berpotensi menjadi tersangka, ada beberapa nama besar yang diduga terkait dengan tiga kasus korupsi yang kini ditangani KPK.

Menurut Johan, tahun depan KPK memang akan mendapatkan tambahan tenaga penyidik baru hasil rekrutmen internal. Untuk itulah lanjut Johan, akan ada penambahan kecepatan dalam penanganan sejumlah kasus di KPK.(*)

Senin, 24 Desember 2012

Presiden Jamin Perayaan Natal HKBP Filadelfia

Presiden SBY.

Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriani, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono wajib menjamin perayaan Natal jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia. Pasalnya, selama ini jemaat Gereja HKBP Filadelfia mengalami tindak intoleransi.
"Komnas Perempuan mendesak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk tegas hadapi intoleransi atas nama agama," kata Andy Senin (24/12/2012).

Andy menjelaskan, Presiden harus memerintahkan aparat Kepolisian membubarkan massa intoleran. Selain itu, Presiden dapat memerintahkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengintruksikan anak buahnya menangkap dan melakukan proses hukum terhadap dalang aksi intoleran. Pelaku tindak kekerasan, lanjutnya juga harus diproses hukum karena terlibat dalam aksi intoleran.
"Harus dipastikan perlindungan bagi umat Kristiani dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan atas kekerasan," tandasnya.

Ia menjelaskan, Presiden bertanggung jawab memastikan tiap umat Kristiani dapat merayakan Natal. Mereka selayaknya dapat menikmati haknya dalam beribadah dengan memperoleh rasa aman. Selain itu, terangnya, negara juga harus berhenti mengkriminalkan warga yang memperjuangkan hak kemerdekaan beragama.

"Berlanjutnya tindak intoleransi menandakan Indonesia ada di titik nadir perjalanan kebangsaannya yang berlandaskan penghormatan pada bhinnekaan dan penegakan hukum," pungkasnya.
"Rencana kebaktian ini mendapat penolakan dari warga Desa Jejalen Jaya," jelas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto saat dihubungi Kompas.com.

Adapun alasan penolakan tersebut berkaitan dengan izin. "Gereja tersebut masih disegel oleh Pemda Kabupaten Bekasi karena tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu, warga masyarakat yang pernah menandatangani surat yang diajukan melalui Ketua RW tidak mengatakan bahwa surat tersebut merupakan syarat untuk mendirikan gereja," jelas Rikwanto.

Sedangkan menurut Pendeta HKBP Filadelfia Bekasi Palti Panjaitan, massa intoleran menutup jalan dibantu aparat polisi dan TNI. Kapolsek dan Kapolres menurutnya tidak berbuat apa pun terhadap massa. Aparat dan massa intoleran, lanjut Panjaitan, mendesak jemaat filadelfia mundur.
"Massa intoleran sudah mengamuk, melempari jemaat HKBP Filadelfia dengan berbagai benda," kata Panjaitan.

Lebih lanjut, Panjaitan mendesak polri agar bertindak tegas mengusir massa intoleran dan melindungi jemaat HKBP Filadelfia. Jemaat HKBP Filadelfia, terangnya, dikepung dan diserang. "Pak Presiden, tolong bantu kami," pungkas Panjaitan.

Sebelumnya, kegiatan misa yang dilakukan Gereja HKBP Filadelfia Bekasi terpaksa dihentikan akibat adanya kericuhan antara jemaat dan warga Kampung Jalen, RT 01/09 Desa Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (24/12/2012).(*)

Kapolri: Perayaan Natal Berjalan Aman


Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan situasi keamanan pada malam Natal di Poso, Sulawesi Tengah, Senin (24/12/2012) hingga saat ini berlangsung aman. Personel kepolisian telah ditempatkan di beberapa lokasi.

"Sampai sekarang (Poso) aman," ujar Timur seusai memantau keamanan di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Senin (24/12/2012) malam.

Untuk diketahui, situasi Poso sempat kembali memanas setelah empat anggota Brimob tewas ditembak kelompok bersenjata saat melakukan patroli di kawasan Tambarana, Kalora, Poso, Kamis (20/12/2012). Mereka diduga diserang kelompok teroris dari arah perbukitan. Dua pelaku berhasil ditangkap dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Wilayah Polda Sulawesi Tengah pun masuk dalam Prioritas 1 pengamanan dalam Operasi Lilin.

Kedatangan Timur ke Katedral sendiri untuk memantau pengamanan gereja. Timur datang bersama Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan didampingi Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius. Timur tiba pukul 20.05 setelah sebelumnya Katedral dikunjungi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Timur mengatakan sejauh ini seluruh kegiatan ibadah berlangsung lancar. "Situasi di seluruh Jakarta sampai saat ini semua aman dan semua kegiatan keagamaan berlangsung khidmat," terangnya. Misa malam Natal di Katedral sendiri baru dimulai pukul 17.00, pukul 19.30 dan pukul 22.00.

Perayaan Natal di Sumut Dijaga Ribuan Personel Polisi
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro mengatakan, pihaknya siap untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2013 di daerah tersebut dengan mengerahkan ribuan personel pengamanan.

Menurut Irjen Pol Wisjnu di Medan, Senin, dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru itu, pihak Polda Sumut mengerahan sebanyak 2.525 personel yang juga didukung pasukan TNI dan instansi terkait lainnya.

Pengamanan tersebut, katanya, tidak hanya mengerahkan personel kepolisian di sekitar daerah yang selama ini rawan kemacetan, tanah longsor, dan rawan terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, tetapi juga penjagaan rumah ibadah berupa gereja, tempat hiburan dan objek-objek fital lainnya.

"Seluruh yang menyangkut keramaian seperti Gereja juga perlu dilakukan pengamanan, sehingga warga yang sedang melaksanakan ibadah keagamaan tetap merasa aman, nyaman dijaga oleh petugas kepolisian," kata jenderal bintang dua itu, Senin (24/12/2012).

Wisjnu juga meminta warga yang merayakan Natal dan Tahun Baru itu, secara sederhana dan tidak berlebihan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diingini.
Selain itu, masyarakat juga dapat menjaga keamanan dan menghargai umat yang merayakan Natal dan Tahun Baru 2013. "Mari kita ciptakan suasana yang kondusif, dan terciptanya keamanann di tengah-tengah masyarakat dalam perayaaan Natal dan Tahun Baru tersebut," katanya.

Lebih lanjut Wisjnu mengatakan, pihak kepolisian yang bertugas dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru itu, juga mengantisipasi terhadap gangguan teror atau kejahatan yang meresahkan masyarakat di Sumut.

"Kita ingin menciptakan rasa aman dalam perayaan Natal dan Tahun Baru, dan juga masyarakat merasa tenang dan tidak ada terjadi gangguan," kata Wisjnu.

Di Semarang Ormas Islam Jaga Pengamanan Natal
Kepolisian Daerah Jawa Tengah terus melakukan persiapan terhadap pelaksanaan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2013. Sejumlah pihak digandeng untuk pelaksanaan pengamanan perayaan ini, termasuk organisasi masyarakat (ormas) Islam yang ada di wilayah Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah Kombes Djihartono, Rabu (19/12/2012).

"Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan, juga melibatkan ormas-ormas Islam untuk menjaga gereja dan bersama-sama mewujudkan perayaan Natal yang kondusif," ujarnya.
Pihak Polda Jateng mengerahkan 12.682 personel untuk menjaga gereja dan tempat-tempat umum selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Sejumlah tempat yang akan menjadi fokus pengamanan selain di gereja adalah mal, tempat wisata, dan tempat keramaian lainnya.

Di Jawa Tengah setidaknya terdapat lebih dari 2.000 gereja yang akan melaksanakan perayaan Natal. Di Kota Semarang terdapat lebih dari 180 gereja. "Sebenarnya pengamanan tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya karena melibatkan TNI secara langsung serta pemerintah daerah setempat, seperti Satpol PP dan pihak terkait lainnya," katanya.

Di Tangerang 800 Polisi Amankan Gereja Dalam Perayaan Natal
Kepolisian Resor  Tangerang Kota berkoordinasi dengan sejumlah perwakilan tempat ibadah, terkait dengan penyelenggaraan ibadah perayaan Natal pada 24-25 Desember 2012, serta menjelang dan Tahun Baru 2013 mendatang.

Sebanyak 800 polisi dikerahkan mengamankan seluruh gereja dan tempat keramaian, dalam pengamanan Operasi Lilin Jaya 2012. Jumlah kekuatan itu akan ditambah dengan unsur TNI dan pemerintah daerah setempat.

"Pengamanan lebih difakuskan di tempat-tempat ibadah. Semua gereja, termasuk pengelola yang meminta dan tidak meminta penjagaan keamanan, akan tetap dijaga ketat," kata Kepala Polres Tangerang Kota Komisaris Besar Wahyu Widada kepada wartawan di Kota Tangerang, Rabu (19/12/2012).
Menurut Wahyu Widada,  pihaknya saat ini sedang melakukan inventarisasi jumlah gereja, dan melakukan kunjungan ke sejumlah gereja terkait persiapan dan penyediaan bantuan keamanan setiap gereja.

Wahyu mengatakan, penempatan anggota polisi di setiap tempat kebaktian tergantung pada banyaknya jemaat dari gereja yang bersangkutan. "Jika jemaatnya sedikit, berarti penempatan anggota di gereja itu lebih kecil dibandingkan dengan gereja yang memiliki anggota jemaatnya lebih banyak," ujar Wahyu. (*)

Umat Muslin Boleh Ucapkan Selamat Natal


Cendekiawan Muslim Sholahuddin Wahid mengatakan, umat Islam sah-sah saja mengucapkan Natal kepada umat Kristiani. Pasalnya, tidak ada dasar yang melarang Muslim mengucapkan natal.
"Mengucapkan Natal adalah bentuk ungkapan saling menghormati antarpemeluk agama," kata Gus Sholah kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (20/12/2012).

Gus Sholah menambahkan, para ulama yang melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal perlu mencari alasan tepat. Kendati demikian, Gus Sholah tidak menyalahkan para ulama itu. Menurutnya, ulama memiliki dasar pendapat sendiri. Gus Sholah hanya meminta agar para ulama memikirkan dampak sosial dari ucapannya. Pasalnya, ucapan mereka berdampak luas.
"Aspek sosial tidak pernah melarang Muslim mengucapkan Natal. Saya sendiri juga mengucapkan Natal," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'aruf Amin melarang umat Islam mengucapkan Natal kepada Kristiani. Umat Islam, kata Amin, lebih baik menghindari mengucapkan Natal. "Sebaiknya tidak usah ajalah (mengucapkan Natal). Tahun baru saja. Mengucapkan Natal itu masih menjadi perdebatan," kata Amin di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (19/12/2012).

Selain itu, Amin juga mengimbau Muslim untuk tidak menghadiri perayaan Natal. Sebab, tindakan tersebut diharamkan oleh MUI atas dasar fatwanya.

"Ada fatwa MUI supaya tidak boleh ikut acara ritual Natal. Karena itu ibadah, haram mengikuti ritualnya," terang Amin.

Meskipun melarang, Amin mengimbau seluruh umat Islam untuk menjaga kerukunan umat beragama. Hal itu, terangnya, dilakukan saat Kristiani merayakan Natal. "Kalau untuk perayaan ini (Natal), tentu kita harus menjaga kerukunan dan toleransi," pungkasnya.(*)

Wancara Khusus Radio Sonora (Kompas Gramedia Grup) Dengan Uskup Agung Jakarta


Perilaku korupsi makin merajalela, perilaku pejabat publik yang amoral, kekerasan rumah tangga, pertikaian antarwarga, narkoba, berbagai tindak kejahatan, dan kekerasan yang mengatasnamakan agama, sepertinya ketidakadilan yang terus mengoyak bangsa kita terus menggerus dan merongrong nilai-nilai Pancasila.
Namun, masih ada asa di tengah berkembangnya dan bertambahnya fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.
Sudah sepantasnya kita bercermin setelah melihat hal tersebut. Bagi umat Kristiani, momentum Natal harus dimaknai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hakekat Natal semestinya bukan hanya diisi dengan ritual dan seremoni keagamaan saja, tetapi harus senantiasa mencerminkan semangat kerukunan persaudaraan sejati, semangat kasih, kesederhanaan, serta semangat berbelarasa.
Beberapa hal tersebut diungkapkan Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo, Pr. dalam kaitannya dengan makna Natal dan semangat kebangsaan.
Berikut petikan wawancara khusus Radio Sonora bersama Uskup Agung, Rabu (19/12/2012) lalu.
Apa pesan natal tahun ini dan bagaimana gereja bisa menggugah umat, agar Natal bukan sekedar acara seremonial saja?
Pesan Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) agar umat kristiani yg merayakan natal agar mengalami peristiwa ini sebagai wujud dari Allah yang mengasihi kita. Allah adalah kasih (bdk. 1 Yoh 4:8.16b) dan ketika orang mengalami kasih orang tersebut akan bertanggung jawab dan memberi kesaksisan akan Allah kasih.
Jika Natal sebagai perayaan moral maka implikasinya adalah tanggung jawab yang disadari betul untuk mengembangkan kasih dalam keluarga, masyarakat baik lingkup kecil atau pada posisi strategis, mestinya dilandaskan pengalaman kasih, sehingga buah-buah kasih akan dirasakan banyak orang. Secara teknis merayakan natal adalah merayakan iman yang implikasi indikasi iman akan tampak dalam perayaan yang berbuah imperatif moral dalam pola pikir dan perilaku moral.
Dengan Natal kita diajak untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi persoalan konflik kemanusiaan, intoleransi sehingga semakin beriman sama artinya semakin bersaudara. Kemudian menumbuhkan semangat belarasa lewat jabatan di masyarakat dengan semangat kemiskinan jasmani dan rohani tetapi juga berbelarasa terhadap alam ciptaan lingkungan.
Sepanjang Tahun 2012 kekerasan mengatasnamakan agama masih terus terjadi. Bagaimana gereja menyikapi hal tersebut?
Tepat pada 25 Desember 2005, Paus Benediktus XVI mengeluarkan ensiklik pertamanya berjudul Allah adalah Kasih (Deus Caritas Est), alasan utama kenapa Paus menulis hal tersebut karena tidak jarang kekerasan dan kebencian diantara sesama justru dilandaskan atau dilakukan atas nama Allah.
Pertanyaannya Allah yang seperti apa? Yang dipakai, diyakini, dan diimani yang mewajibkan dendam seperti itu. Menurut Paus Benediktus sebagai Umat Kristiani menurut keyakinannya iman Allah yang disembah adalah kasih, sehingga bentuk kekerasan atas nama agama apapun pasti salah.
Hingar bingar dan gaduh politik di tahun 2012 terkesan sudah sangat mengabaikan aspek moral dan etika. Bagaimana gereja memandang genta demokrasi di Indonesia?
Saya bukan politikus, tetapi sebagai pembaca koran biasa saya ikut prihatin, dengan berbagai berita yang diwartakan dan diberitakan terkait perilaku para politikus dan pejabat publik akhir-akhir ini. Sebenarnya masih banyak hal yang harus dikerjakan.
Lantas bagaimana tanggung jawab moral para pemimpin negara dan politikus? Moral dan etika politik dari sudut pandang kristiani sejatinya sangat sederhana, di mana, dari apa yang diputuskan, dikerjakan harus demi kebaikan bersama. Tolok ukurnya jika sebuah undang-undang dirumuskan apakah ada jual beli pasal atau ada pasal yang diselipkan demi kepentingan tertentu atau sungguh demi kepentingan umum.
Akhir-akhir ini marak berita tentang perilaku para pejabat yang malah mengumbar kesenangan duniawi seperti perilaku korupsi, poligami, kekerasan rumah tangga, bukan malah memikirkan bagaimana mengentaskan masalah sosial, kemiskinan dan lingkungan hidup?
Perlu dibedakan antara moral pribadi dan moral pejabat publik tetapi keduanya tidak serta-merta bisa dipisahkan. Semestinya pejabat publik itu mumpuni keduanya, secara moral pribadi terpuji dan moral publik teruji. Hal ini tergantung bagaimana orang memandang suatu kekuasaan.
Semestinya semakin tinggi jabatannya, semakin luas wilayah pengabdiannya. Sekarang ini sudah terbalik. Mendapatkan jabatan untuk memperkaya diri dan kepentingan sendiri saja.
Walaupun ada uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and proper test) tidak menutup kemungkinan adanya praktek jual beli, dan membayar sejumlah uang agar lolos seperti cerita koran, dan itu merupakan tantangan nyata dan kita harus belajar banyak, sehingga kedepannya semua menyadari, akan proses untuk menjadi lebih baik.
Bagaimana gereja memandang tentang pendidikan karakter bangsa, yang semakin hari nilai budi pekerti dan moral semakin luntur?
Pertanyaan diatas sangat jelas tetapi jawabannya yang susah. Memang di balik itu semua ada realitas yang komplek. Sekarang ini ada istilah de-tradisionalisasi yang artinya nilai yang dulu ketika saya masih muda tradisi dijunjung tinggi. Namun kondisi tersebut saat ini jadi terbalik karena dulu nilai tradisi mulia saat ini dianggap ketinggalan jaman.
Tidak mudah untuk sekedar menjawab pertanyaan dengan menambah budi pekerti dan pelajaran agama. Karena jatidiri seseorang dalam berbagai masa zaman berbeda, dulu saat masyarakat terkekang untuk berpikir, orang akan berkata saya berpikir maka saya ada.
Tetapi saat ini sudah lain, di mana saya belanja saya ada, sehingga jatidiri, identitas dan harga diri ditentukan oleh berapa banyak saya belanja dan apa yg saya belanjakan. Orang tidak enggan belanja ratusan juta rupiah untuk sekedar membeli merek.
Realitas ini dijawab sederhana tetapi para ahli pendidikan harus berpartisipasi untuk masalah pendidikan ini.
Secara konseptual maka dari sudut pandang Gereja Katolik, bisa dianalogikan Jika saya berbelarasa maka saya ada, seperti salah satu nas Kitab Suci Yesus berkata, " Hendaknya kamu berbelarasa, seperti halnya Bapamu di sorga mengasihimu." Itulah sejatinya jatidiri Orang Kristiani.
Selamat Natal 20012 dan Tuhan Beserta Kita! (*)

Romo Y Eko Sulistyo: Pemerintah Hendaknya Sikap Solider Atas Jemaat GKI Yasmin


Pastur paroki Katedral, Romo Y Eko Sulistyo mengatakan, pemerintah hendaknya bersikap solider atas penderitaan jemaat GKI Yasmin, Bogor, dan HKBP Filadelfia, Bekasi. Pasalnya, pesan perayaan natal adalah solidaritas antara sesama umat manusia.

"Mereka yang terlibat dalam kekuasaan hendaknya juga mau untuk solider dan memperhatikan sesama. Siapa pun itu mendapatkan perlakuan sama tanpa memandang kelompok, golongan, dan agama," ujar Romo Eko di Katedral, Jakarta, Senin (25/12/2012) malam.

Romo Eko menjelaskan, solidaritas apapun bentuknya adalah penting. Sebab, Tuhan bersikap solider lebih dahulu kepada manusia. Sikap solider Tuhan dapat dibuktikan dari kerelaannya merasakan penderitaan manusia. "Dengan bersikap solider kita masuk ke misteri terdalam cinta Allah sendiri. Allah yang maha tinggi mau merendahkan diri, lahir dalam realitas kemiskinan," katanya.

Romo Eko mengatakan, momentum GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia adalah bentuk cobaan agar jemaat lebih mengenal Tuhan. Menurut dia, peristiwa GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia adalah inti makna Natal. Sebab, kelahiran Yesus dari Nazaret saat dilahirkan Bunda Maria mengalami kemiripan dari dua gereja itu.

"Saya kira saudara-saudari yang mengalami kesulitan kiranya sampai atau bisa masuk dalam pengalaman Yesus sendiri yang tidak mendapatkan tempat. Ia juga tidak mendapatkan perhatian dari orang-orang zaman itu (Herodes). Yang didapatkan saat itu hanya sebuah kandang domba di dalam palungan. Sehingga inti natal adalah di sana," katanya.
Sebelumnya, kegiatan misa yang dilakukan Gereja HKBP Filadelfia Bekasi terpaksa dihentikan akibat adanya kericuhan antara jemaat dan warga Kampung Jalen, RT 01/09 Desa Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (24/12/2012).

Lebih lanjut, Panjaitan mendesak polri agar bertindak tegas mengusir massa intoleran dan melindungi jemaat HKBP Filadelfia. Jemaat HKBP Filadelfia, terangnya, dikepung dan diserang. "Pak Presiden, tolong bantu kami," kata Panjaitan.

"Rencana kebaktian ini mendapat penolakan dari warga Desa Jejalen Jaya," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto saat dihubungi Kompas.com.
Alasan penolakan , karena gereja tersebut masih disegel oleh Pemda Kabupaten Bekasi karena tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu, warga masyarakat yang pernah menandatangani surat yang diajukan melalui Ketua RW tidak mengatakan bahwa surat tersebut merupakan syarat untuk mendirikan gereja.

Menurut Pendeta HKBP Filadelfia Bekasi Palti Panjaitan, massa intoleran menutup jalan dibantu aparat polisi dan TNI. Kapolsek dan Kapolres menurut dia tidak berbuat sesuatu pun terhadap massa. Aparat dan massa intoleran, lanjut Panjaitan, mendesak jemaat filadelfia mundur.
"Massa intoleran sudah mengamuk, melempari jemaat HKBP Filadelfia dengan berbagai benda," kata Panjaitan.(*)

Rabu, 19 Desember 2012

Nasib TKI Menunggu Hukuman Pancung Jika Tak Bayar Diyat 18 Miliar


Satinah. (foto:net)
Arab Saudi - Setelah dinyatakan sebagai pembunuh dan dijatuhi eksekusi pancung, pemerintah Kerajaan Arab Saudi semula menetapkan batas waktu pembayaran diyat hingga 14 Desember. Namun setelah berunding, keluarga korban sepakat memberi kelonggaran waktu hingga enam bulan mendatang.

Keluarga majikan minta ganti rugi atas kematian anggota keluarga mereka senilai Rp 18 miliar, turun dari permintaan sebelumnya, Rp 25 miliar, sebagai syarat melepaskan Satinah dari hukuman pancung.

Turunnya ganti rugi kematian atau diyat ini menurut Ketua Satuan Tugas TKI, Humfrey Djemat merupakan hasil kerja tim perunding yang diutus pemerintah Indonesia, yang diketuai oleh Mantan Menteri Agama sekaligus mantan Ketua Satgas TKI, M Maftuh Basyuni.
Melalui Maftuh, kata Humfrey, pemerintah berhasil menurunkan diyat. Namun sedang ditawar kembali sekitar Rp 7,7 miliar. "Meskipun itu buat kita masih besar sekali, tetapi demi keselamatan warga kita ya kita lakukan," kata Humfrey, Rabu (19/12), seperti dilansir BBC.

"Jadi sekarang yang penting Satinah selamat dulu, setelah ini kita ada waktu untuk berunding kembali apakah ahli waris (korban) mau terima tawaran kita atau tidak," ujar Humfrey.
TKW Ruyati binti Satubi bahkan menjalani hukuman pancung di Arab Saudi pada 18 Juni 2011 setelah melewati hanya dua kali sidang di pengadilan.

Diyat adalah sejumlah uang atau harta yang wajib diberikan karena suatu perbuatan pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Diyat disyariatkan dalam tindakan pembunuhan dan penganiayaan.

Satinah Binti Djumadi binti Amad Rabin datang ke Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga tahun 2006. Ia mengaku diperlakukan kasar dan disiksa majikannya, Satinah kemudian melawan dan memukul majikan perempuannya.

Dalam insiden tahun 2007, majikannya yang tinggal di Provinsi Al Ghasseem, Arab Saudi, meninggal dunia. Kemudian, pada September 2010, Raja Arab Saudi telah menyetujui hukuman pancung untuk Satinah atas tudingan kejahatan pembunuhan.

Proses memperjuangkan keringanan hukuman TKW asal Ungaran, Jawa Tengah ini menurut Humfrey bisa dilakukan karena ahli waris korban sudah memberikan maaf. "Jadi sudah ada pemberian maaf. Sekarang tinggal kita negosiasi diyatnya saja. Ini keluarga (korban) mengatakan akan berunding dulu," ujar Humfrey.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah aturan untuk melindungi TKI jika terbelit kasus hukum, namun tidak ada kewajiban menanggung ganti‑rugi seperti uang diyat. Berdasarkan Polis Asuransi TKI dan Permenakertrans tentang Asuransi TKI, biaya yang dibantu antara lain urusan hukum (litigasi) dan advokasi sebesar maksimum Rp 100 juta.

Humfrey Djemat mengatakan, Indonesia merupakan satu‑satunya negara yang bersedia menanggung diyat untuk pekerja migrannya di Arab Saudi. "Belum lama ada tujuh atau delapan warga Pakistan dijatuhi hukuman pancung, ya mereka dieksekusi," katanya, Rabu (19/12).

Namun demikian, lanjut Humfrey, dikabulkannya permintaan ganti rugi keluarga korban oleh pemerintah hingga miliaran rupiah, dapat menjadi preseden buruk pada kasus-kasus berikutnya.  "Nanti akan berakibat pada TKI‑TKI yang lainnya," katanya.

Jumlah TKI Terancam Hukuman Mati
Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migran Care, memaparkan, sepanjang 2012 tercatat 420 TKI terancam hukuman mati. Yakni di Malaysia, Tiongkok, Singapura, Filipina dan Arab Saudi. "Dari jumlah itu, sebanyak 351 buruh migran asal Indonesia teracam hukuman mati di Malaysia," kata Anis di kantor International Labour Organization, Jakarta, Selasa lalu.
Anis mengatakan, TKI yang terancam hukuman mati sebanyak 351 di Malaysia, 22 di Tiongkok. 44 di Arab Saudi, dan 1 di Singapura dan Filipina. "Dari angka tersebut, 99 orang telah divonis mati," kata Anis. (*)
  


Cari Indonesiaku