Pendepakan Dan Pengusiran Ruhut Kisruh Baru di Partai Demokrat

Jakarta - Didepaknya Ruhut Sitompul dari kepengurusan Dewan Pimpinan (DPP) Partai Demokrat diyakini lantaran perbedaan sikap Ruhut dengan mainstream DPP di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum. Gun Gun Heryanto, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan, desakan Ruhut agar Anas mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat tentunya menimbulkan jarak komunikasi politik antara Ruhut dan pengurus DPP, terutama Anas. "Posisi Ruhut yang dianggap menyimpang di dalam perspektif kubu Anas tentunya dengan mudah diposisikan sebagai orang yang membahayakan eksistensi Anas dan kawan-kawan," kata Gun Gun ketika dihubungi, Jumat (14/12/2012), dikutip dari Kompas. Gun Gun menilai Anas tentu sulit ketika mengambil keputusan. Di satu sisi, keputusan itu bisa menjadi bola liar lantaran Ruhut bakal semakin kencang mendesak Anas mundur atau keputusan itu bisa menjadi katalisator opini publik negatif bagi Anas. "Tapi, di sisi lain, membiarkan menjadi elite pengurus DPP riskan bagi Anas karena sangat mungkin menjadi katalisator bagi ketidaksolidan pengurus. Selain itu, menjadi preseden buruk bagi sistem keorganisasian. Maka, di antara dua pilihan yang serbasulit itu, Anas mengambil sikap 'memarkir' Ruhut dari kepengurusan," kata Gun Gun. Pengajar Universitas Paramadina itu menambahkan, Ruhut tentunya sulit menerima pencopotan itu. Sebelumnya, Ruhut mendapat jabatan elite sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Demokrat. Kini, politisi yang dekat dengan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu tak memiliki jabatan apa pun di DPP. "Terdepaknya Ruhut ini menjadi tamparan bagi SBY karena satu demi satu orang dekat SBY rontok," katanya. Sebelumnya, Andi Mallarangeng telah mundur dari Sekretaris Dewan Pembina Demokrat. Seperti diberitakan, pascaterungkapnya kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Hambalang, Ruhut terang-terangan meminta Anas dan kader lain yang disebut-sebut terlibat korupsi untuk bersikap legowo dengan mundur dari kepengurusan partai. Ruhut khawatir Anas terjerat ketika mendekati Pemilu 2014 . "Kebayang nanti naik kelasnya (Anas) last minute menjelang Pemilu 2014 , karam langsung partai kami. Legowo makanya kepada kawan-kawan kami," kata Ruhut beberapa waktu lalu. Diusir dari Acara Silaturahmi Nasional PD Ketika kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, hadir di acara Silaturahmi Nasional Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, beberapa peserta menghujatnya, Jumat (14/12/2012). Untuk menghindari keributan, petugas keamanan membawa dan mengawal Ruhut Sitompul keluar ruangan. Acara silaturahim merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-11 Partai Demokrat. Acara dihadiri Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sekjen Eddhie Baskoro Yudhoyono, dan Wakil Ketua Umum Jhonny Allen. Ruhut Sitompul dicopot dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokat. Sebelumnya, Ruhut mendapat jabatan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat. Tak Akan Pindah Partai Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, berjanji tidak akan pindah ke partai politik lain meskipun didepak dari kepengurusan Partai Demokrat. Ruhut dicopot jabatannya sebagai Ketua Umum Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat dengan alasan penyegaran. "Tidak tenang saja, ini yang pertama dan terakhir," kata Ruhut, Kamis (13/12/2012),dikutip dari Kompas. Ruhut sebelumnya mengatakan, pencopotannya adalah ulah kubu Anas Urbaningrum yang tidak suka dengan sikapnya selama ini yang beberapa mendesak Anas mundur dari Partai Demokrat karena selalu dikaitkan dengan masalah dugaan korupsi Hambalang. Ia malah menantang masa depan Anas di partai. "Kita lihat saja nanti, mana yang emas mana yang loyal mana yang tidak," kata mantan politisi Partai Golkar yang pindah ke Demokrat itu.Ruhut Sitompul, politisi gaek yang pernah menjadi pengacara terhitung tiga minggu yang lalu sudah tidak lagi memiliki jabatan di DPP Partai Demokrat. Kini Ruhut hanya menyandang status anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Keputusan tersebut diambil DPP Partai Demokrat atas rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat. "Ini hak prerogatif DPP, Ketum dan sekjen," kata Kepala Biro Publikasi, Riset dan Data Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Prasetyo Sudrajat.(*)